2. Pustaka

ARAHAN PENGEMBANGAN KAWASAN USAHA AGRO TERPADU BERBASIS KOMODITAS KELAPA DI KABUPATEN LAMPUNG BARAT

Oleh: AGUSTANTO BASMAR

Sekolah Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor, 2008

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Komoditas Kelapa

Kelapa (Cocos nucifera L.) merupakan komoditas strategis yang memiliki peran sosial, budaya, dan ekonomi dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Manfaat tanaman kelapa tidak saja terletak pada daging buahnya yang dapat diolah menjadi santan, kopra, dan minyak kelapa, tetapi seluruh bagian tanaman kelapa mempunyai manfaat yang besar. Demikian besar manfaat tanaman kelapa sehingga ada yang menamakannya sebagai “pohon kehidupan” (the tree of life) atau “pohon yang amat menyenangkan” (a heaven tree) (Asnawi dan Darwis 1985). Kelapa selain dijuluki sebagai “pohon kehidupan”, juga menamakannya sebagai “pohon surga”. Kelapa merupakan tanaman tropis yang telah lama dikenal masyarakat Indonesia.

Sekitar tahun enampuluhan, tanaman kelapa merupakan tanaman yang memiliki posisi strategis terutama sebagai bahan baku untuk pembuatan minyak goreng. Pada era itu sampai tahun delapanpuluhan, tanaman kelapa dapat disebut berjaya, sehingga luas areal tanamnya mendominasi lahan di berbagai daerah termasuk di Kabupaten Lampung Barat. Namun saat ini posisi kelapa sebagai bahan baku utama minyak goreng telah digeser oleh kelapa sawit (CPO). Akibatnya kebutuhan kopra dari waktu ke waktu semakin menurun (Disbun Lampung Barat, 2007).

Kelapa merupakan tanaman tropis yang telah lama dikenal masyarakat Indonesia. Hal ini terlihat dari penyebaran tanaman kelapa di hampir seluruh wilayah Nusantara, yaitu di Sumatera dengan areal 1,20 juta ha (32,90%), Jawa 0,903 juta ha (24,30%), Sulawesi 0,716 juta ha (19,30%), Bali, NTB, dan NTT 0,305 juta ha (8,20%), Maluku dan Papua 0,289 juta ha (7,80%), dan Kalimantan 0,277 juta ha (7,50%). Kelapa diusahakan petani baik di kebun maupun pekarangan (Nogoseno, 2003 dalam Supadi dan Nurmanaf, 2006).

Supadi dan Nurmanaf (2006) menjelaskan bahwa kelapa merupakan tanaman perkebunan dengan areal terluas di Indonesia, lebih luas dibanding karet dan kelapa sawit, dan menempati urutan teratas untuk tanaman budi daya setelah padi. Kelapa menempati areal seluas 3,70 juta ha atau 26% dari 14,20 juta ha total areal perkebunan. Sekitar 96,60% pertanaman kelapa dikelola oleh petani dengan rata-rata pemilikan 1 ha/KK (Allorerung dan Mahmud 2003), dan sebagian besar diusahakan secara monokultur (97%), kebun campuran atau sebagai tanaman pekarangan.

Luas areal dan produksi perkebunan kelapa di Indonesia periode 2000- 2006 dan prediksi 2007, 2008, dan 2009 disajikan pada Tabel 1. Rata-rata produksi kelapa Indonesia dari perkebunan Rakyat pada periode 2000–2005 adalah sebesar 3.036.759 ton pertahun, sedangkan rata-rata produksi dari hasil prediksi selama 2006–2009 adalah 3.187.695 ton, atau meningkat sekitar 5 persen.

Akhir-akhir ini kebutuhan akan biji kelapa, air kelapa dan arang batok kelapa kembali meningkat, seiring dengan pertumbuhan penduduk. Diperkirakan pada masa mendatang kebutuhan akan komoditas ini akan semakin meningkat, mengingat pola hidup masyarakat Indonesia sulit dilepaskan dari komoditas kelapa dan hasil olahannya. Tanaman kelapa juga merupakan salah satu dari sebelas komoditas andalan perkebunan penghasil devisa negara, sumber pendapatan asli daerah  (PAD), sumber pendapatan petani dan masyarakat. Dengan demikian komoditas kelapa diharapkan dapat membantu mengentaskan kemiskinan di daerah dan dapat mendorong perkembangan agroindustri serta pengembangan wilayah (Disbun Lampung Barat, 2007).

Kabupaten Lampung Barat memiliki potensi yang besar dalam pengembangan komoditas kelapa. Namun demikian upaya pengembangan komoditas kelapa dalam dihadapkan pada berbagai kendala antara lain: (i) produktifitas yang masih rendah (di bawah normal), karena banyak kelapa berumur di atas 20 tahun, dan budidaya dengan bibit asalan, (ii) rendahnya pendanaan khususnya untuk perkebunan, (iii) kebijakan pembangunan yang belum mendukung sektor perkebunan, dan (iv) industri hilir yang belum berkembang, sehingga sebagian besar produk dijual dalam bentuk produk primer (Disbun Lampung Barat, 2007).

2.2. Agroindustri Kelapa

Agroindustri merupakan perusahaan yang mengolah bahan baku pertanian yang berasal dari tanaman atau hewan menjadi barang setengah jadi atau produk akhir. Pengolahan yang dimaksud meliputi transformasi dan pengawetan melalui perubahan fisik atau kimiawi, penyimpanan, pengemasan, dan distribusi (Austin, 1992 dalam Brown, 1994).

Menurut Tadjudin (2007), agroindustri dalam sistem pertanian merupakan penyempurnaan yang merangkai semua komponen menjadi satu kesatuan yang kuat. Ini berarti bahwa pengembangan agroindustri mempunyai keterkaitan ke depan memenuhi permintaan pasar melalui penguatan industri hilir dan ke belakang memberikan nilai tambah terhadap produk pertanian. Keterpaduan yang dibangun melalui pengembangan agroindustri mempunyai dimensi yang amat  luas mulai dari penguatan pasar hasil pertanian sampai dengan pembentukan nilai tambah dan daya saing komoditas pertanian.

Pada dasarnya seluruh bagian buah kelapa dapat diolah menjadi berbagai produk untuk berbagai keperluan. Teknologi pengolahan, standar mutu dan sistem sertifikasinya juga sudah dikuasai oleh tenaga ahli Indonesia. Namun berbagai kelemahan masih melekat di Industri pengolahan kelapa kita seperti suplai bahan baku, karena industri tidak memiliki kebun kelapa dan investasi yang relatif besar sehingga kurang menarik investor (FOKPI, 2006).

Allorerung dan Lay (1998) menyatakan bahwa kelapa sebagian besar diolah menjadi kopra yang selanjutnya diolah menjadi minyak goreng. Namun usaha ini semakin lemah baik dalam perdagangan domestik maupun luar negeri karena tersaingi oleh minyak kelapa sawit. Selain diolah menjadi minyak, kini telah berkembang diversifikasi produk kelapa seperti dessicated coconut, gula kelapa, nata de coco, berbagai produk daging kelapa, kelapa parut kering, arang tempurung, serat sabut kelapa, mebel kayu kelapa dan akhir-akhir ini berkembang santan siap saji dengan berbagai kemasan.

Peluang pengembangan agribisnis kelapa dengan produk bernilai ekonomi tinggi sangat besar. Alternatif produk yang dapat dikembangkan antara lain Virgin Coconut Oil (VCO), Oleochemical (OC), Desicated Coconut (DC), Coconut Milk/Cream (CM/CC), Coconut Charcoal (CCL), Activated Carbon (AC), Brown Sugar (BS), Coconut Fiber (CF) dan Cocon Wood (CW), yang diusahakan secara parsial maupun terpadu. Pelaku agribisnis produk-produk tersebut mampu meningkatkan pendapatannya 5-10 kali dibandingkan dengan bila hanya menjual produk kopra. Berangkat dari kenyataan luasnya potensi pengembangan produk,  kemajuan ekonomi perkelapaan di tingkat makro (daya saing di pasar global) maupun mikro (pendapatan petani, nilai tambah dalam negeri dan substitusi impor) tampaknya akan semakin menuntut dukungan pengembangan industri kelapa secara kluster sebagai prasyarat (Allorerung et al. 2005).

Industri pengolahan kelapa pada saat ini masih didominasi oleh produk setengah jadi berupa kopra dan coconut crude oil (CCO). Produk olahan lainnya yang sudah mulai berkembang adalah CC, nata decoco (ND), DC, AC, CF, dan brown sugar (BS). Perkembangan CCO dalam 10 tahun terakhir menunjukkan laju yang menurun (-0,2%). Di sisi lain laju perkembangan produk hilir cenderung meningkat. Sebagai contoh, laju perkembangan DC mencapai 7,8%, di mana tahun 2002 total produksinya mencapai 194,2 juta butir; laju perkembangan produksi AC sebesar 9%; laju perkembangan produksi serat sabut menurun – 10,2%, walaupun permintaan CF di luar negeri meningkat. Kecenderungan penurunan laju tersebut terkait dengan dampak tidak terpenuhinya standar ekspor produk serat sabut asal Indonesia. Situasi ini mengindikasikan terjadinya pergeseran orientasi produksi dari bahan setengah jadi menjadi produk akhir (Allorerung et al. 2005).

Kegiatan industri kelapa terpadu akan memberi dua keuntungan sekaligus yakni pertama menguntungkan dari segi agrobisnis dan yang kedua turut menjaga kelestarian alam. Kelapa merupakan salah satu komoditas perkebunan yang mempunyai luas areal terbesar di kabupaten Lampung Barat yang sampai saat ini belum banyak disentuh para investor, sedangkan potensi yang ada seperti telah diuraikan diatas bila didayagunakan akan memberi keuntungan dari segi bisnis. Disamping itu, bagi pemerintah daerah dan masyarakat akan merupakan sumber penghasilan tambahan.

Berkurangnya pamor kelapa dengan maraknya perkebunan kelapa sawit karena sudut pandang terhadap produk kelapa hanya terbatas pada produk minyak, sedangkan produk ikutan lainnya belum digarap secara maksimal. Pengembangan agroindustri kelapa di Kabupaten Lampung Barat dirasa sangat perlu untuk segera direalisasikan mengingat potensi lokal yang dimiliki sangat besar. Selain itu diharapkan agroindustri kelapa dapat menjadi motor penggerak (prime mover) bagi perekonomian masyarakat dan wilayah.

2.3. Pengembangan Wilayah

Menurut Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Tata Ruang, wilayahadalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. Sedangkan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.

Konsep wilayah diklasifikasikan menjadi wilayah homogen, wilayah fungsional dan wilayah perencanaan. Wilayah homogen adalah wilayah yang dibatasi berdasarkan kenyataan bahwa faktor-faktor dominan pada wilayah tersebut homogen, sedangkan faktor-faktor yang tidak dominan bisa saja beragam (heterogen). Wilayah fungsional diklasifikasikan berdasarkan fungsinya, yang memiliki keterkaitan, ketergantungan dan saling berinteraksi satu sama lain dan tidak terpisahkan dalam kesatuan. Konsep Wilayah Fungsional menjelaskan adanya wilayah nodal dan wilayah plasma. Wilayah nodal sebagai inti. Inti merupakan pusat-pusat pelayanan atau pemukiman sedangkan plasma adalah daerah belakang yang mempunyai sifat-sifat tertentu dan mempunyai hubungan fungsional. Konsep Wilayah Perencanaan adalah wilayah yang dibatasi berdasarkan kenyatan sifat-sifat tertentu pada wilayah tersebut, yang bisa bersifat alamiah maupun non alamiah yang sedemikian rupa sehingga perlu direncanakan dalam kesatuan wilayah perencanaan (Rustiadi et al. 2006).

Dengan memahami konsep wilayah diharapkan para perencana dalam melakukan pendekatan lebih memperhatikan komponen-komponen penyusunan wilayah tersebut yang saling berinteraksi dan mengkombinasikan potensi dari masing-masing komponen sehingga tercipta suatu strategi pembangunan dan pengembangan wilayah yang baik dan terarah.

Lebih lanjut Rustiadi et al. (2006) menyatakan bahwa di Indonesia saat ini telah dikenal berbagai wilayah perencanaan/pengelolaan berbasis sitem ekologi seperi kesepakatan pengelolaan wilayah berbasis bioregion, penetapan status kawasan-kawasan lindung, cagar alam, suaka margasatwa dan lain-lain. Wilayah perencanaan/pengelolaan seperti kawasan Ekonomi Terpadu (KAPET), Free Trade Zone, Kawasan Andalan, Kawasan Sentra Produksi sehingga Agropolitan merupakan penetapan kawasan-kawasan terencana dan pengelolaan yang dilaksanakan pada pemahaman konsep-konsep wilayah sebagai sistem ekonomi.

Pengembangan wilayah merupakan berbagai upaya untuk memperbaiki tingkat kesejahteraan hidup di wilayah tertentu, memperkecil kesenjangan pertumbuhan, dan ketimpangan kesejahteraan antar wilayah. Berbagai konsep pengembangan wilayah yang pernah diterapkan (Bappenas, 2006) adalah:

  1. Konsep pengembangan wilayah berbasis karakter sumberdaya, yaitu: (1) pengembangan wilayah berbasis sumberdaya; (2) pengembangan wilayah berbasis komoditas unggulan; (3) pengembangan wilayah berbasis efisiensi; (4) pengembangan wilayah berbasis pelaku pembangunan.
  2. Konsep pengembangan wilayah berbasis penataan ruang, yang membagi wilayah ke dalam: (1) pusat pertumbuhan; (2) integrasi fungsional; (3) desentralisasi.
  3. Konsep pengembangan wilayah terpadu. Konsep ini menekankan kerjasama antarsektor untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan di daerah-daerah tertinggal.
  4. Konsep pengembangan wilayah berdasarkan klaster. Konsep ini terfokus pada keterkaitan dan ketergantungan antara pelaku dalam jaringan kerja produksi sampai jasa pelayanan, dan upaya-upaya inovasi pengembangannya. Klaster yang berhasil adalah klaster yang terspesialisasi, memiliki daya saing dan keunggulan komparatif, dan berorientasi eksternal.

Selanjutnya konsep pengembangan wilayah setidaknya didasarkan pada prinsip: (1) berbasis pada sektor unggulan; (2) dilakukan atas dasar karakteristik daerah; (3) dilakukan secara komprehensif dan terpadu; (4) mempunyai keterkaitan kuat ke depan dan ke belakang; (5) dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip otonomi dan desentralisasi (Bappenas, 2006).

Hal yang mendasar dalam analisis kelayakan ekonomi pengembangan kawasan yaitu perlunya mengenali potensi lokasi, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan; sehingga akan terjadi efisiensi tindakan. Dengan usaha yang minimum akan diperoleh hasil yang optimum yang kesemuanya bertujuan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran bagi seluruh masyarakat, serta terjadinya investasi dan mobilisasi dana.

Dalam pengembangan kawasan yang terkait dengan industri perlu dilaksanakan pewilayahan agar tercipta keserasian secara sosial ekonomi dan lingkungan serta budaya masyarakat sekitar. Menurut Dirdjojuwono (2004) seringkali pewilayahan menjadi suatu masalah dalam pemanfaatan lahan. Keharmonisan kawasan perindustrian kecil dengan lingkungan sekitarnya dapat dicapai melalui penelaahan rancangan dan persetujuan perencanaan lokasi. Oleh karena itu perencaan kawasan industri harus benar-benar dirancang sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan korban sosial yang besar. Pembangunan kawasan industri hendaknya tidak mengesampingkan kepentingan perkembangan dan kesejahteraan pemukiman penduduk serta tidak mengabaikan sektor lain seperti pertanian.

2.4. Evaluasi Kesesuaian Lahan

Kesesuaian lahan adalah kecocokan (adaptibility) suatu lahan untuk tipe penggunaan lahan (jenis tanaman dan tingkat pengelolaan) tertentu (Hardjowigeno dan Widiatmaka, 2001). Evaluasi kesesuaian lahan pada hakekatnya berhubungan dengan evaluasi untuk satu penggunaan tertentu, seperti untuk budidaya kelapa. Hal ini dapat dilakukan dengan menginterpretasikan petapeta yang dapat mengambarkan kondisi biofisik lahan seperti peta tanah, peta topografi, peta geologi, peta iklim dan sebagainya dalam kaitannya dengan kesesuaian tanaman kelapa dan tindakan pengelolaan yang diperlukan.

Adapun parameter yang dinilai dalam evaluasi lahan adalah kualitas lahan yang dicerminkan oleh karakteristik lahan yang nyata berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman. Sistem klasifikasi kesesuaian lahan yang banyak dipakai adalah berdasarkan sistem yang dikembangkan oleh FAO (1976).

Secara hirarki kelas-kelas kesesuaian lahan tersebut adalah sebagai berikut :

  1. Kelas sangat sesuai (S1). Lahan ini tidak mempunyai faktor pembatas yang berarti untuk penggunaan terhadap suatu tujuan secara berkelanjutan atau hanya sedikit faktor pembatas yang tidak akan mengurangi produktivitas atau keuntungan terhadap lahan tersebut.
  2. Kelas cukup sesuai (S2). Lahan ini mempunyai faktor pembatas yang berat untuk penggunaan secara berkelanjutan dan dapat menurunkan produktivitas atau keuntungan terhadap lahan ini.
  3. Kelas hampir sesuai (S3). Lahan ini mempunyai faktor pembatas yang sangat berat untuk penggunaan secara berkelanjutan dan akan mengurangi produktivitas dan keuntungan terhadap pemanfaatannya.
  4. Kelas tidak sesuai saat ini (N1). Lahan ini mempunyai faktor pembatas yang sangat berat untuk penggunaan secara berkelanjutan sehingga menghambat
    dan menghalangi beberapa kemungkinan untuk pemanfaatannya. Tetapi hambatan itu masih dapat diatasi atau diperbaiki dengan tingkat pengelolaan tertentu. Kelas tidak sesuai selamanya (N2). Lahan ini tidak sesuai selamanya, karena jenis faktor penghambat yang permanen.

2.5. Keunggulan Komparatif Wilayah (Location Quatient Analysis)

Location Quotient Analysis (LQ) merupakan metode analisis yang umum digunakan di bidang ekonomi geografi. Metode analisis ini digunakan untuk menunjukan lokasi pemusatan/basis (aktifitas). Selain itu LQ juga bisa digunakan untuk megetahui kapasitas ekspor perekonomian suatu wilayah serta tingkat kecukupan barang/jasa dari produksi lokal suatu wilayah. LQ merupakan suatu indeks untuk membandingkan pangsa sub wilayah dalam aktivitas tertentu dengan pangsa total aktifitas tersebut dalam total aktivitas wilayah. Secara operasional LQ didefinisikan sebagai rasio persentase dari total aktivitas pada sub wilayah terhadap persentase aktifitas total terhadap wilayah yang diamati (Saefulhakim, 2006).

Teknik LQ banyak digunakan untuk membahas kondisi perekonomian, mengarah pada identifikasi spesialisasi kegiatan perekonomian atau mengukur konsentrasi relatif kegiatan ekonomi untuk mendapatkan gambaran dalam penetapan sektor unggulan sebagai leading sektor suatu kegiatan ekonomi (industri). Location Quotient (LQ) merupakan suatu indeks untuk membandingkan pangsa sub wilayah dalam aktifitas tertentu dengan pangsa total aktifitas tersebut dalam total aktifitas wilayah. Secara lebih operasional, LQ didefinisikan sebagai rasio persentase dari total aktifitas pada sub wilayah ke-i terhadap persentase aktifitas total terhadap wilayah yang diamati. Asumsi yang digunakan dalam analisis ini adalah bahwa (1) kondisi geografis relatif seragam, (2) pola-pola aktifitas bersifat seragam, dan (3) setiap aktifitas menghasilkan produk yang sama (Hendayana, 2003).

2.6. Hirarki Wilayah (Analisis Skalogram)

Metode yang digunakan untuk menentukan hirarki wilayah adalah metode skalogram. Dalam metode skalogram, seluruh fasilitas umum yang dimiliki oleh setiap unit wilayah didata dan disusun dalam satu tabel. Metode skalogram ini bisa digunakan dengan menuliskan jumlah fasilitas yang dimiliki oleh setiap wilayah, atau menuliskan ada/tidaknya fasilitas tersebut di suatu wilayah tanpa memperhatikan jumlah/kuantitasnya (Saefulhakim, 2006).

Analisis skalogram dilakukan untuk menentukan hirarki desa di lokasi penelitian. Dalam metode skalogram, seluruh fasilitas umum yang dimiliki oleh setiap unit desa didata dan disusun dalam satu tabel. Metode skalogram ini bisa digunakan dengan menuliskan jumlah fasilitas setiap desa, atau menuliskan ada/tidaknya fasilitas tersebut disuatu desa tanpa memperhatikan jumlah/kuantitasnya

2.7. Proses Hirarki Analitik (Analytical Hierarchy Process)

Proses Hierarki Analitik (PHA) atau dalam Bahasa Inggris disebut Analytical Hierarchy Process (AHP), pertama kali dikembangkan oleh Thomas L. Saaty, seorang ahli matematika dari Universitas Pittsburg, Amerika Serikat pada tahun 1970-an. AHP pada dasarnya didisain untuk menangkap secara rasional persepsi orang yang berhubungan sangat erat dengan permasalahan tertentu melalui prosedur yang didesain untuk sampai pada suatu skala preferensi diantara berbagai set alternatif. Analisis ini ditujukan untuk membuat suatu model permasalahan yang tidak mempunyai struktur, biasanya ditetapkan untuk memecahkan masalah yang terukur (kuantitatif), masalah yang memerlukan pendapat (judgement) maupun pada situasi yang kompleks atau tidak terkerangka, pada situasi dimana data, informasi statistik sangat minim atau tidak ada sama sekali dan hanya bersifat kualitatif yang didasari oleh persepsi, pengalaman ataupun intuisi. AHP ini juga banyak digunakan pada keputusan untuk banyak kriteria, perencanaan, alokasi sumberdaya dan penentuan prioritas dari strategistrategi yang dimiliki dalam situasi konflik.

AHP merupakan analisis yang digunakan dalam pengambilan keputusan dengan pendekatan sistem, dimana pengambil keputusan berusaha memahami suatu kondisi sistem dan membantu melakukan prediksi dalam mengambil keputusan.

Beberapa keuntungan dari penggunaan metode AHP antara lain adalah :

  1. 1. Dapat mempresentasikan suatu sistem yang dapat menjelaskan bagaimana perubahan pada level yang lebih tinggi mempunyai pengaruh terhadap unsurunsur pada level yang lebih rendah.
  2. Membantu memudahkan analisis guna memecahkan persoalan yang kompleks dan tidak terstruktur dengan memberikan skala pengukuran yang jelas guna mendapatkan prioritas.
  3. Mampu mendapatkan pertimbangan yang logis dalam menentukan prioritas dengan tidak memaksakan pemikiran linier.
  4. Mengukur secara komprehensif pengaruh unsur-unsur yang mempunyai korelasi dengan masalah dan tujuan, dengan memberikan skala pengukuran yang jelas.

2.8. Marjin Pemasaran

Marjin pemasaran diartikan sebagai perbedaan harga pada tingkat produsen dengan harga di tingkat konsumen. Analisis marjin pemasaran dapat digunakan untuk melihat efisiensi dan efektivitas pemasaran. Marjin pemasaran terbagi dan tersebar diantara para pelaku pemasaran seperti petani sebagai produsen, pedagang pengumpul, pedagang semantara, eksportir (apabila komoditas diekspor).

Menurut Damanik dan Sientje (1992) pemasaran itu sendiri bagi usaha tani kelapa mengandung arti bagaimana keadaan; harga produk, saluran distribusi, transportasi, keuntungan komparatif dari ragam produk kelapa yang spesifik dan lain sebaginya. Pada tingkat petani produsen penataan pemasaran kelapa sangat penting karena situasi pertanaman kelapa yang umumnya menyebar di seluruh wilayah. Karena itu diperlukan jasa pedagang perantara untuk menyalurkan produksi sampai ke pedagang besar atau pabrik minyak kelapa.

2.9. Analisis Permintaan (Demand )

Konsep dasar dari permintaan konsumen adalah kuantitas suatu komoditas yang mampu dan ingin dibeli oleh konsumen pada suatu tempat dan waktu tertentu pada berbagai tingkat harga, faktor lain tidak berubah. Permintaan pasar adalah agregat dari permintaan individu-individu konsumen (Swastika, 1999).

Permintaan dapat diekspresikan dalam bentuk kurva yang menunjukkan hubungan negatif antara jumlah barang yang diminta pada berbagai tingkat harga. Permintaan pasar ekspor produk olahan kelapa umumnya menunjukkan trend yang meningkat. Sebagai contoh, pangsa pasar Desicated Coconut (DC) Indonesia terhadap ekspor DC dunia cenderung meningkat dalam lima tahun terakhir. Kecenderungan yang sama terjadi pada arang aktif. Sebaliknya pangsa ekspor Crude Coconut Oil (CCO) mengalami penurunan. Situasi ini mengisyaratkan perlunya mengarahkan pengembangan produk olahan pada produk-produk baru yang permintaan pasarnya cenderung meningkat (Demand Driven) (Allorerung et al ., 2005).

Aspek demand masyarakat atas produk kelapa dapat dilihat melalui kecenderungan permintaan masyarakat. Bila dibandingkan dengan produksi kelapa dalam suatu wilayah, analisis permintaan dapat menggambarkan seberapa besar tingkat kebutuhan pasar akan produk kelapa. Analisis permintaan ini akan mengkaji tingkat permintaan dalam negeri (domestik) dan luar negeri .

2.10. Pohon Industri

Pohon industri merupakan gambaran diversifikasi produk suatu komoditas dan turunannya secara skematis. Produk kelapa dalam dan turunannya mulai dari daun, bunga, umbut, pelepah, sabut, tempurung, daging buah, air kelapa sampai dengan batang diuraikan dalam suatu skema. Skema ini menggambarkan keragaman produk akhir yang dapat dikembangkan dari komoditas kelapa dalam.

Menurut Allorerung et al. (2005), produk akhir kelapa yang sudah berkembang dengan baik saat ini adalah adalah Desicated Coconut (DC), Coconut Milk/Cream (CM/CC), Coconut Charcoal (CCL), Activated Carbon (AC), Brown Sugar (BS), Nata de Coco (ND) dan Coconut Fiber (CF). Yang baru mulai berkembang adalah Virgin coconut Oil (VCO) dan Coconut Wood (CW). Produk DC, CCL, AC, BS, dan CF sudah masuk pasar ekspor dengan perkembangan yang pesat, kecuali CF yang perkembangan ekspornya kurang karena belum terpenuhinya standar, walaupun permintaan dunia terus meningkat. Kopra dan Coconut Crude Oil (CCO) sebagai produk setengah jadi diharapkan dapat diolah lebih lanjut menjadi produk oleochemical (OC), di mana Indonesia masih menjadi pengimpor neto.

2.11. Sistem Informasi Geografis (SIG)

Pada era teknologi informasi seperti sekarang ini keberadaan sistem analisis yang cepat, akurat dan murah sudah menjadi suatu hal yang tidak dapat ditawar lagi. Perkembangan teknologi di bidang komputer semakin mempercepat dan mempermudah berbagai bidang pekerjaan. Teknologi yang saat ini terus berkembang dan menjadi bagian dari kehidupan moderen adalah sistem Informasi Geografis (SIG).

Menurut Aronoff (1989) dalam Barus dan Wiradisastra (2000), SIG adalah suatu sistem berdasarkan komputer yang mempunyai kemampuan untuk menangani data bereferensi geografi yang mencakup (a) pemasukan, (b) manajemen penyimpanan data dan pemanggilan kembali, (c) manipulasi dan analisis, dan (d) pengembangan produk percetakan. Dalam pengertian yang lebih luas lagi dalam SIG selain perangkat keras dan lunak, juga pemakai dan organisasinya.

Informasi spasial memakai lokasi, dalam suatu sistem koordinat tertentu, sebagai dasar referensinya. Karenanya SIG mempunyai kemampuan untuk menghubungkan berbagai data pada suatu titik tertentu di bumi, menggabungkannya, menganalisa dan akhirnya memetakan hasilnya. Aplikasi SIG menjawab beberapa pertanyaan seperti: lokasi, kondisi, trend, pola, dan pemodelan. Kemampuan inilah yang membedakan SIG dari sistem informasi lainnya. Dalam SIG tidak hanya data yang berbeda yang dapat diintegrasikan, prosedur yang berbeda juga dapat dipadukan. Dengan demikian, pemakai menjadi lebih banyak memperoleh infomasi baru dan dapat menganalisisnya sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.

2.12. Program KUAT

Undang-undang No.32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah telah mengamanatkan pada pemerintah daerah dalam hal ini Pemerintah Kabupaten/Kota untuk meningkatkan kemandirian lokal melalui pemanfaatan sumberdaya alam yang dimiliki secara efisien dan optimal dalam rangka membangun daya saing daerah. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan pembangunan dan pengembangan kompetensi inti dari masing-masing daerah, agar seluruh sumberdaya dan kemampuan yang dimiliki masing-masing daerah difokuskan pada upaya untuk mengembangkan potensi daerah (sumberdayamanusia, sumberdaya alam, dana dan fasilitas yang ada) secara efektif dan efisien.

Kebijakan pembangunan yang dicanangkan Departemen Perindustrian RI sebagaimana tercantum dalam arah kebijakan nasional industri yaitu, strategi pembangunan industri manufaktur ke depan, mengadaptasi pemikiran-pemikiran terbaru yang berkembang saat ini, yaitu pengembangan industri melalui pendekatan klaster dalam rangka membangun daya saing industri yang berkelanjutan (Pemda Kab. Lampung Barat, 2007).

Pembangunan industri dalam suatu kawasan merupakan alternatif pemecahan masalah dalam pemanfaatan sumber daya yang ada, Industri-industri kecil dan menengah dapat ditempatkan dalam kawasan ini sehingga terjadi suatu keterpaduan dan keterkaitan antara satu dengan yang lain, akibatnya dapat menghasilkan efesiensi investasi, pemerataan pelayanan dan efektifitas tujuan pembangunan dapat tercapai. Pembangunan kawasan industri yang berbasis sumberdaya daerah ini akan menciptakan iklim yang sehat, selain nilai tambah produk bahan baku yang meningkat sehingga nilai jual yang ada menjadi tinggi, juga akan membantu dalam hal penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat yang ada di Kabupaten Lampung Barat ini.

Kawasan Usaha Agro Terpadu (KUAT), merupakan suatu kawasan yang terkait dengan fungsi yang memiliki nilai strategis bagi pertumbuhan dan perkembangan wilayah lampung Barat. Kawasan tersebut merupakan kawasan industri yang diharapkan mampu untuk Meningkatkan daya saing bagi komoditas unggulan daerah, Meningkatkan nilai tambah produk, meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Pemda Kab. Lampung Barat, 2007).

Latar belakang pembangunan KUAT merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Lampung Barat memanfaatkan kompetensi inti yang dimiliki Kabupaten Lampung Barat yang belum diolah secara maksimal. Pemerintah berupaya memacu pertumbuhan ekonomi wilayah dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki daerah tersebut. Salah satu sektor yang diharapkan dapat memacu perkembangan wilayah adalah agroindustri.

Pembangunan KUAT di Kabupaten Lampung Barat merupakan perpaduan perencanaan antara Pemerintah melalui Depperin dan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat yang didukung oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT). Wujud kerjasama ini dituangkan dalam bentuk Memorandum of Understanding (MOU). Dalam MOU tersebut dijelaskan bahwa pembebasan lahan merupakan tanggungjawab Pemerintah Kabupaten Lampung Barat sedangkan bangunan, peralatan, teknologi dan pelatihan disediakan oleh Depperin. Sedangkan studi kelayakan dan penyusunan rencana induk akan dilaksanakan oleh BPPT. Operasional pembangunan KUAT akan dimulai pada tahun 2008 (Depperin, 2007).

Pemerintah Kabupaten Lampung Barat berharap bahwa program KUAT dapat menghasilkan efek berganda (Pemda Kab. Lampung Barat, 2007) seperti :

  1. Menumbuhkan industri kecil menengah yang terintegrasi sehingga memudahkan sinkronisasi dan keterpaduan pembinaan
  2. Dengan tumbuhnya Industri Kecil dan Menengah (IKM) berbasis kompetensi inti daerah diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan mutu sehingga dapat meningkatkan nilai tambah dan daya saing.
  3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Lampung Barat melalui penciptaan lapangan kerja dan kesempatan berusaha yang mampu mendapatkan nilai tambah.

Kegiatan pengembangan kawasan Usaha Agroindustri merupakan konsepsi yang menempatkan kegiatan agroindustri dari produk hasil pertanian/perkebunan dan nelayan sebagai satuan unit usaha yang berbasis teknologi, berwawasan nilai tambah dan berkembang atas kemampuan daerah.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s